RADARTRENGGALEK.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas, melakukan kunjungan kerja ke Trenggalek untuk meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kegiatan peresmian yang berlangsung pada hari Selasa (20/8/2024) tersebut menandai langkah penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital di daerah.
Mal Pelayanan Publik di Trenggalek dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik secara terintegrasi melalui platform online.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.
Menteri Menpan RB Azwar Anas menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Trenggalek yang memanfaatkan gedung yang sudah ada untuk MPP ini.
Menurutnya, keberadaan MPP ini bukan sekadar seremonial belaka, tetapi harus benar-benar memberikan dampak positif terhadap indeks kepuasan dan pelayanan publik di daerah tersebut.
“Trenggalek memanfaatkan gedung yang ada, kami berharap keberadaan MPP bukan seremonial, ada indeks kepuasan dan indeks pelayanan. Intinya mengintegrasikan di dinas dengan sistem digital,” ucap Azwar Anas.
Ia menekankan bahwa MPP Trenggalek ini adalah yang ke-231 di seluruh Indonesia yang telah ia resmikan. Namun, Azwar Anas juga mengingatkan pentingnya pendekatan proaktif dari pemerintah daerah dengan cara “jemput bola” di desa dan kecamatan. Hal ini dilakukan agar MPP benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Mudah-mudahan dioptimalkan lagi, kalau semakin banyak pengunjung, ditambah lagi. Koreksinya harus ada label layanan biar bisa dilihat pengunjung,” tegasnya.
Menpan RB juga menyoroti bahwa tren penggunaan MPP di berbagai daerah di Indonesia mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, ia menginstruksikan pejabat setempat untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas layanan di MPP.
Setiap minggu, ia menerima laporan grafik penggunaan MPP yang menunjukkan dua kemungkinan alasan di balik tren penurunan, efisiensi pelayanan atau kurangnya pengunjung karena sudah mendapat layanan di tingkat desa atau kecamatan.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengatakan bahwa di Provinsi Jawa Timur sudah ada 31 MPP. Ia juga menambahkan bahwa beberapa daerah memiliki Cafe Pelayanan Publik yang tinggal ditingkatkan kualitas pelayanannya.
“Tadi kami bersama Pak Menteri mendapatkan tugas mengevaluasi dan monitoring, apakah MPP yang ada berjalan efektif atau justru mengalami penurunan,” tutupnya.(pra)
Menpan RB Azwar Anas Resmikan Mal Pelayanan Publik di Trenggalek
